Indonesia Riwayatmu Kini

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bangsa Indonesia dikaruniai modal dasar pembangunan bangsa berupa penduduk yang bhineka dari Sabang sampai Merauke, namun menjadi tunggal ika oleh perekat Pancasila, Indonesia Raya, bahasa Indonesia serta sang saka Merah Putih. Indonesia juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, emas, tembaga dan lain-lain.
Indonesia yang sudah hampir 66 tahun merdeka belum menunjukkan keadaan yang memuaskan seluruh kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia mengalami berbagai keterpurukan dalam berbagai bidang, mulai dari masalah ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.
Masalah-masalah yang tengah dihadapi Indonesia saat ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah. Kita harus bertindak cepat, tepat, dan cermat untuk menanggulangi itu semua, atau paling tidak mampu memperbaiki keadaan. Solusi-solusi yang tepat dan bijak serta implementasi yang konsisten merupakan kunci untuk menemukan titik terang yang lebih baik.
Masalah-masalah di atas mendorong kami untuk menyusun tugas analisis permasalahan pembangunan Indonesia yang sangat kompleks saat ini. Dalam tugas ini kami memaparkan beberapa masalah yang tengah dihadapi Indonesia serta solusi untuk menanggulanginya.

B. TUJUAN
Tujuan penyusunan tugas terstruktur ini yaitu:
1. Menganalisis masalah-masalah pembangunan yang dihadapi Indonesia saat ini.
2. Mencari upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

BAB II
PEMBAHASAN
Masalah-masalah pembangunan yang dihadapi Indonesia saat ini diantaranya:
A. Pendidikan (Kerusakan Gedung Sekolah)
Kondisi pendidikan Indonesia saat ini masih saja memprihatinkan, terutama mengenai fasilitas pendidikan di daerah-daerah, baik sarana maupun prasarana pendidikan. Masih saja terdengar kabar ada bangunan sekolah yang tidak layak untuk digunakan. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar-mengajar (KBM) masih saja bermasalah. Bahkan, banyak sekolah yang tidak memiliki sarana memadai. Sering sekali kita melihat di berita-berita bahwa banyak sekali gedung-gedung sekolah yang rusak yang belum mendapat perbaiakan, terutama pasca bencana.
Solusi / Usaha Pemerintah
Penanggulangan masalah pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa upaya di bawah ini:
1. Meringankan/membebaskan biaya pendidikan bagi yang kurang/tidak mampu
Upaya ini dapat dilakukan mulai dai tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Kunci yang harus diingat adalah program ini harus benar-benar ditujukan dan sampai pada orang yang tepat.
2. Memberikan bantuan ke sekolah-sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai.
Pemerintah dapat membagikan buku-buku ataupun sarana pembelajaran lainnya secara gratis ke sekolah-sekolah yang memerlukan, khususnya yang berada di wilayah pedesaan.
3. Meningkatkan kualitas pendidik
Kualitas guru pun perlu ditingkatkan dengan berbagai pelatihan untuk menambah kemampuan guru dalam menyampaikan mata pelajaran ke siswa-siswanya.


4. Pemetaan kondisi pendidikan di setiap provinsi di Indonesia.
Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi pendidikan di setiap wilayah agar standar pelayanan dan standar nasional pendidikan tercapai. Dengan tercapainya kedua hal ini, tentunya mutu pendidikan secara nasional pun dapat dicapai.

B. Gizi Buruk (Kesehatan)
Menyedihkan, sudah 65 tahun Indonesia Merdeka dan sudah 58 Tahun sejak PMMR dicanangkan di Indonesia dan sudah bertahun-tahun kita berupaya memberantas gizi buruk di Indonesia dengan segala cara namun sampai sakarang kasus gizi buruk tetap ada bahkan cenderung meningkat. Masalah ini tentunya tidak luput dari pengaruh kemiskinan rakyat Indonesia sehingga mereka tidak mampu memberikan nutrisi yang cukup untuk putra-putrinya.
Solusi / Usaha Pemerintah
Upaya pencegahan gizi buruk dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:
1. Jangka Pendek untuk Tanggap Darurat
a. Menerapkan prosedur tatalaksana penanggulangan gizi buruk yaitu :
 Melaksanakan sistem kewaspadaan dini secara intensif
 Pelacakan kasus dan penemuan kasus baru.
 Menangani kasus gizi buruk dengan perawatan Puskesmas dan di rumah sakit
b. Melakukan pencegahan meluasnya kasus dengan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Memberikan bantuan pangan, memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI), pengobatan penyakit, penyediaan air bersih, memberikan penyuluhan gizi dan kesehatan terutama peningkatan ASI Eksklusif sejak lahir sampai 6 bulan dan diberikan Makanan Pendamping ASI setelah usia 6 bulan, menyusui diteruskan sampai usia 2 tahun .
2. Rencana Jangka Menengah:
a. Revitalisasi Posyandu yang mencakup pelatihan ulang kader, penyediaan sarana, pembinaan dan pendampingan kader, penyediaan modal usaha kader melalui usaha kecil menengah (UKM) dan mendorong partisipasi swasta serta bantuan biaya operasional.
b. Revitalisasi puskesmas dengan mengaktifkan kegiatan preventif dan promotif, meningkatkan manajemen program gizi, sarana dan bantuan biaya operasional untuk kegiatan pembinaan posyandu, pelacakan kasus, dan kerjasama lintas sektor.
c. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk tata laksana gizi buruk bagi petugas rumah sakit dan puskesmas perawatan.
d. Pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi, pendidikan dan bidang ketahanan pangan untuk meningkatkan pengetahuan dan daya beli keluarga.
e. Advokasi dan Pendampingan untuk meningkatkan komitmen ekskutif dan legislatif, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat dan media massa agar peduli dan bertindak nyata di lingkungannya untuk memperbaiki status gizi anak.
f. Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) pemantauan terus menerus situasi pangan dan gizi masyarakat, untuk melakukan tindakan cepat dan tepat untuk mencegah timbulnya bahaya rawan pangan dan gizi buruk.
3. Rencana Jangka Panjang :
a. Mengintegrasikan program perbaikan gizi dan ketahanan pangan ke dalam program penanggulangan kemiskinan.
b. Meningkatkan daya beli masyarakat.
c. Meningkatkan pendidikan terutama pendidikan wanita.
d. Pemberdayaan keluarga untuk menerapkan perilaku sadar gizi, yaitu;
 Menimbang berat badan secara teratur
 Makan beraneka ragam setiap hari
 Hanya memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan, memberikan MPASI setelah usia 6 bulan, menyusui diteruskan sampai usia 2 tahun.
 Menggunakan garam beryodium
 anggota keluarga yang memerlukan
C. Pengambilalihan Daerah Pertambangan
Indonesia kaya akan harta alam. Namun sayang karena kekayaan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia Indonesia untuk mengolahnya sehingga sumber ala mini justru diambil alih oleh pihak luar. Contohnya saja kekayaan yang berada di Irian Jaya, yakni tambang emas Freeport, tambang emas terbesar yang diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia ini ternyata dikuasai oleh negara lain dan Indonesia hanya mendapatkan sedikit penghasilan dari tambang emas Freeport, dimana untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Irian Jaya saja masih kurang. Padahal penggalian tambang ini telah merusak ekosistem 3 sungai besar dan Laut Arafura. Hal yang sama juga terjadi pada kasus pengolahan minyak bumi, tembaga, perak, dan lain-lain yang sebagian besar dikuasai oleh pihak asing. Ditambah lagi dengan iuran tetap untuk wilayah pertambangan hanya berkisar 225 rupaih sampai 27 ribu rupiah per hektar tiap tahunnya. Sungguh sangat kecil bila dibandingkan dengan sewa lahan pertanian termurah sekalipun. Kebodohan ini berlangsung terus seiring dengan jatuhnya wilayah-wilayah tambang strategis ke tangan-tangan asing. Contohnya lagi adalah blok Cepu yang menghasilkan minyak dan gas dalam jumlah besar. Jika ini dapat diolah oleh bangsa Indonesia sendiri maka akan menghasilkan kurang lebih 576 triliun rupiah. Jadi jika tambang-tambang itu sepenuhnya dikuasai negara Indonesia maka niscaya tidak ada lagi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
Solusi / Usaha Pemerintah
Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya:
1. Menghindari pengambilalihan kawasan tambang oleh pihak asing, sebisa mungkin jangan sampai menandatangani perjanjian-perjanjian yang hanya akan menyelesaikan masalah dengan denagn jalan pintas namun di kemudian hari justru akan sangat merugikan bangsa dan negara.
2. Memberdayakan sumber daya manusia Indonesia dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya orang-orang Indonesia memiliki kemampuan yang tak kalah dengan Negara lain jika saja kita mampu mengembangkan dan memberdayakannya. Jangan hanya mau jadi konsumen, tapi kita juga harus terpacu untuk bias menghasilkan.
D. Berkurangnya Lahan Hutan
Indonesia yang merupakan Negara kepulauan yang dilalui oleh garis khatulistiwa merupakan daerah yang sangat subur. Jadi tidak heran jika Indonesia memiliki banyak hutan yang menghijau di tiap pulaunya. Namun sayang, hutan lebat lebat ini kian hari kian berkurang akibat perilaku orang-orang tak bertanggungjawab. Penggundulan hutan karena pembalakan liar,pengubahan hutan menjadi area pertanian, dan kebakaran hutan merupakan penyebab utama berkurangnya populasi hutan di Indonesia. Hal ini tak lain adalah kegagalan pemerintah dan aparatur Negara untuk menjalankan aturan-aturan yang sebenarnya melindungi akan keberadaan paru-paru dunia ini. Walau Indonesia memiliki hukum untuk melindungi hutan dan membatasi pembakaran pertanian, namun aplikasinya sangat buruk. Manajemen hutan di Indonesia telah lama dijangkiti oleh korupsi. Petugas pemerintahan yang dibayar rendah dikombinasikan dengan lazimnya usahawan tanpa reputasi baik dan politisi licik, ini berarti larangan penebangan hutan liar yang tak dijalankan, penjualan spesies terancam yang terlupakan, peraturan lingkungan hidup yang tak dipedulikan, taman nasional yang dijadikan lahan penebangan pohon, serta denda dan hukuman penjara yang tak pernah ditimpakan.
Indonesia memegang kejuaraan dunia sebagai negara tercepat dalam penggundulan hutan tahun 2008, dimana 72 % hutan Indonesia telah musnah. Tercatat bahwa hutan seluas 300 kali lapangan sepak bola hilang untuk selama-lamanya tiap jamnya. Kecepatan ini tentunya sekarang sudah menurun karena hutan yang tersisa pun hanya tinggal sedikit.
Solusi / Usaha Pemerintah
Solusi berkurangnya hutan Indonesia diantaranya:
1. Penerapan undang-undang dan peraturan secara konsisten dan bertanggung jawab untuk mencegah pembalakan liar;
2. Tebang pilih pohon, pilih yang umurnya sudah mencukupi saja yang kemudian langsung digantikan dengan pohon yang baru;
3. Reboisasi dan juga pemeliharaan;
4. Sosialisasi pentingnya hutan dalam kehidupan sebagai paru-paru dunia.
E. Pencurian Muatan Laut
Indonesia selain kaya akan sumber daya alam di darat juga memiliki laut yang juga sangat bermanfaat. Hampirr sebagian dari muatan laut dikuasai oleh kapal berbendera asing. Bahkan 90% lebih angkutan muatan laut diambil kapal asing. Padahal sesungguhnya kekayaan yang ada di dalam dan di dasar laut Indonesia masih merupakan harta negara. Tapi yang terjadi sekarang, hampir semua kekayaan itu justru dicuri pihak luar. Polisi-polisi patroli yang menjaga wilayah laut kita tak berfungsi sama sekali. Seharusnya pemerintah segera mengoreksi keadaan ini dan segera memperketat pengawasan. Rakyat Indonesia pun masih sangat membutuhkan kekayaan laut, terutama ikan-ikan bagi para nelayan.
Solusi / Usaha Pemerintah
Upaya untuk mengatasi masalah masalah pencurian kekayaan laut yaitu:
1. Memperketat penjagaan dan pengawasan wilayah laut Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas penjagaan. Jangan sampai kita lengah dan lalai menjaga kekayaan kita karena jika kekayaan laut ini mampu kita berdayakan secara maksimal, maka tentu keuntungan dan pendapatan yang kita dapatkan tidaklah sedikit.
2. Memfasilitasi para nelayan dengan perahu-perahu yang layak dan memadai. Jangan sampai alat-alat nelayan kita kalah dengan peralatan para pencuri harta laut kita. Jika nelayan kita memiliki peralatan yang canggih, maka pengambilan dan pemanfaatan kekayaan laut kita bias lebih maksimal. Selama ini kita sering menemukan bahwa nelayan kita terpaut masalah alat untuk mengangkap ikan dan sebagainya. Bahkan banyak diantara mereka yang masih menggunakan peralatan seadanya (tradisional).
3. Memberikan hukuman secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada para pencuri kekayaan laut kita.

F. Kerusakan Jalan Nasional (Infrastruktur)
Indonesia yang kaya akan sumber daya alam seharusnya mampu mencukupi kebutuhannya. Misalnya saja pengaspalan jalan-jalan. Harusnya itu tidak menjadi maslah bagi bangsa kita. Namun pada kenyataanya, masih banyak jalan-jalan nasional yang rusak berat maupun ringan. Hal ini tentu sangat merugikan perekonomian dan juga mengurangi mobilitas sosial. Kondisi jalan yang rusak sangat rentan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Apalagi jika musim hujan, maka jalan-jalan akan becek dan licin. Jalan-jalan yang berlubang pun sulit terlihat sehingga resiko kecelakaan semakin besar.
Solusi / Usaha Pemerintah
Pemerintah harus segera memperbaiki kerusakan infrastruktur yang terjadi untuk meminimalisir kerugian. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu:
1. Segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Jangan sampai menunggu rusak parah baru diperbaiki. Karena hal ini akan merugikan pemerintah maupum masyarakat.
2. Pengaturan anggaran untuk perbaikan infrastruktur ditambah, jika memang kurang.
3. Memberantas korupsi di aparat-aparat yang berwenang. Korupsi yang kini tengah merebak di kalangan pejabat telah menjangkit pejabat-pejabat negara mulai dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah. Hal ini tentu sangat merugikan karena akan menghambat pembangunan sampai ke desa-desa.

G. Pengangguran
Jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak ternyata selain menguntungkan, juga merugiakn. Di satu sisi, hal ini merupakan modal bagi pembangunan negara Indonesia. Sementara di sisi lain, banyaknya penduduk juga merupakan sumber dari masalah pengangguran. Pertambahan jumlah penduduk yang tak terkendali telah menimbun banyak pengangguran. Kurangnya lapangan pekerjaan juga turut mengambil peran. Ditambah lagi dengan minimnya keterampilan SDM Indonesia. Jangankan yang tidak memiliki keterampilan khusus, sarjana pun banyak yang menganggur.
Solusi / Usaha Pemerintah
Pemerintah dapat melakukan beberapa langkah berikut untuk mengurangi dan memberantas pengangguran:
1. Menciptakan dan menambah lapangan kerja baru. Jika lapangan kerja banyak, maka persaingan untuk mendapatkan pekerjaan pun tidak begitu berat. Sehingga jumlah tanggungan pemerintah atas para penganggur pun akan berkurang.
2. Pelatihan keterampilan khusus/kursus. Langkah ini tentu akan sangant membantu orang-orang yang tak punya pekerjaaan. Denagn mengikuti kursus ini maka mereka akan memiliki keahlian khusus untuk dikembangkan di dunia kerja. Ini juga memberiakn peluang kepada masyarakat untuk berwirausaha.
3. Sistem peminjaman modal kepada masyarakat pengusaha kecil dalam jangka waktu tertentu. Peminjaman modal tanpa bunga ataupun bunga rendah kepada masyarakat dan pengusaha kecil akan membantu meningkatkan keadaan perekonomian mereka. Mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya ataupun mendirikan usaha baru.

H. Kemiskinan
Kemerdekaan Indonesia telah berlangsung kurang lebih 66 tahun. Namun keadaan ekonomi rakyat Indonesia masih saja memprihatinkan, sangat jauh dari tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Kemiskinan terus mengancam kehidupan rakyat kecil baik di pedesaan maupun di daerah kota. Jumlah penduduk miskin terus saja bertambah dari tahun ke tahun. Meski pemerintah menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin telah berkurang dan pertumbuhan ekonomi meningkat tiap tahun, tapi hal ini sangat bertentangan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Buktinya saja kita masih sering sekali melihat lingkungan-lingkungan kumuh di perkotaan dengan orang-orangnya yang kekurangan makanan, pakaian yang tidak layak, anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak mengecam pendidikan sama sekali. Dan lebih parah lagi, sering sekali kita menemukan orang-orang yang tinggal di kolong jembatan atau rumah-rumah kardus. Semua hal itu tentu sudah cukup bagi kita untuk menyimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia belum menemukan titik terang yang lebih baik.
Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebakan oleh banyak hal. Penyebab kemiskinan diantaranya terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga, serta tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.
Solusi / Usaha Pemerintah
Pemerintah sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi jumlah kemiskinan, namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Upaya tersebut diantaranya beras miskin (raskin), jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan dan perlindungan sosial, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) serta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia diantaranya:
1. Membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi rakyat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus menciptakan iklim agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh penduduk miskin. Beberapa program yang dapat dijalankan adalah:
 Program penyediaan sarana kesehatan bagi masyarakat miskin (PUSKESMAS, POSYANDU), dan sebagainya;
 Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyediaan pendidikan gratis bagi orang miskin;
 Program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan informal dan keterampilan bagi masyarakat miskin;
 Program pembentukan modal usaha melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap lembaga-lembaga keuangan agar mereka ikut serta dalam program kredit dan tabungan;
 Program sertifikasi tanah dan tempat usaha bagi orang miskin untuk menjaga asetnya dengan baik;
 Program pengembangan pusat pasar pertanian dan pusat informasi perdagangan.
2. Kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin. Kemiskinan memiliki sifat multidimensional, maka penanggulanganya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga mengandalkan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, dan hukum. Beberapa program yang bisa dilaksanakan adalah;
 Program penguatan organisasi sosial, kelompok ekonomi, dan organisasi swamasyarakat lainnya seperti kelompok petani pangan, pedagang kecil, simpan-pinjam dan sebagainya;
 Program keterlibatan kelompok miskin dalam proses pendidikan demokrasi, misalnya dalam pengambilan keputusan melalui public hearing, penggunaan hak tanya dan sebagainya;
 Program keterlibatan kelompok miskin dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.
3. Kebijakan dan program yang melindungi kelompok miskin. Beberapa program yang bisa dilaksanakan untuk kategori ini adalah;
 Program lumbung desa yang sudah dikenal sejak lama. Program ini dapat disempurnakan dengan memasukkan metode yang lebih baik;
 Program kredit mikro atau koperasi simpan pinjam untuk kelompok miskin yang mudah diakses, dengan persyaratan atau agunan yang mudah dan syarat pengembalian yang fleksibel;
 Program pengembangan modal usaha dan kewiraswastaan untuk mendorong kelompok miskin meningkatkan kemampuan pemupukan modal usahanya secara mandiri dan berkelanjutan;
 Program pembentukan lembaga khusus penanggulangan bencana alam dan sosial yang terpadu, efektif dan responsif di daerah.
4. Kebijakan dan Program untuk memutus pewarisan kemiskinan antar generasi; hak anak dan peranan perempuan. Beberapa program yang dapat dikembangkan adalah;
 Program pemberian bantuan sarana dan beasiswa untuk masyarakat miskin;
 Program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak miskin di sekolah;
 Program magang atau menyerap lulusan sekolah kejuruan atau diploma;
 Program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan produktif;
 Program penyuluhan bagi para ibu, bapak dan remaja, tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam berumah tangga.
5. Kebijakan dan program penguatan otonomi desa. Program yang bisa dilakukan untuk penguatan otonomi desa adalah;
 Mmewujudkan otonomi desa untuk memberikan ruang partisipasi dan kreativitas masyarakat;
 Mengurangi praktek korupsi di birokrasi pemerintah desa melalui penerapan tatanan pemerintahan yang baik;
 Menciptakan sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa;
 Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan publik;
 Memberikan ruang yang cukup luas bagi keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut, membutuhkan usaha yang serius untuk melaksanakannya. Disamping itu diperlukan komitmen pemerintah dan semua pihak untuk melihat kemiskinan sebagai masalah fundamental yang harus ditangani dengan baik, berkelanjutan dan dengan dukungan anggaran yang jelas.

I. Hutang
Masalah perekonomian Indonesia sangat kompleks, baik di dalam negeri maupun dalam hubungannya dengan negara luar. Di tengah masalah kemiskinan yang membelit rakyat kecil, Indonesia juga memiliki hutang luar negeri yang banyak. Data 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa hutang Indonesia terus merangkak naik. Hutang Indonesia saat ini mencapai triliunan rupiah. Penyicilan hutang pun sesungguhnya sangat sulit untuk dilakukan karena masalah ekonomi di dalam negeri sendiri pun memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga pemerintah harus membagi anggaran pemerintahan untuk urusan kesejahteraan rakyat dan juga pelunasan hutang.
Solusi/Upaya Pemerintah
Upaya yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya:
1. Mengurangi impor untuk kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh negara sendiri. Karena jika kita mengimpor banyak dengan harga yang lebih murah dan kualitasnya lebih baik, maka persaingan produk local akan ketinggalan. Hal ini tentu akan merugiakan para produsen dalam negeri yang nantinya juga akan berimbas pada kerugian negara. Jika masyarakat mampu mencintai produk dalam negeri maka itu akan memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia.
2. Pengaturan anggaran negara secara efektif dan efisien. Contohnya saja anggaran untuk para pejabat tinggi negara saat ini. Anggaran yang diberikan kepada mereka dinilai berlebihan. Padahal jika menggunakannya untuk hal yang lebih penting, untuk membayar hutang misalnya, tentu itu akan memberikan efek yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara.
3. Mengurangi subsidi BBM, terutama bagi orang-orang mampu. Gambaran di lapangan saat ini adalah subsidi BBM bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Padahal jika program ini dapat lebih dikhususkan, maka pengeluaran negara akan berkurang dan ini pun tidak akan merugikan masyarakat karena orang-orang mampu tentu tidak akan terpengaruh banyak dengan kebijakan ini. Nah, pengeluaran yang tadinay untuk subsidi pada orang mampu dapat digunakan untuk menyicil hutang Indonesia.
4. Pengambilalihan kawasan-kawasan tambang strategis dari tangan asing. Karena jika sumber daya alam yang dimiliki nusantara dapat diolah oleh orang pribumi maka tentunya keuntunagn akan berlimpah ruah yang mampu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang kian kacau.